POLITIK (11 v.s 10)

P.O.L.I.T.I.K—— Yap, satu kata yang sangat sederhana ini merupakan senjata nuklir terdahsyat yang mengelilingi kita dimanapun kita berada. Layaknya bom waktu, senjata ini bisa saja meledak kapan pun, dimana pun, dan kepada siapa pun. Politik juga bisa menjadi buah simalakama yang mana ketika harus di buang sayang dan ketika harus dimakan keras.
Politik dan kekuasaan merupakan suatu perpaduan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika sang pemangku kekuasaan menganut “politik biadab” – begitu saya menyebutnya- maka sebuah prediksi akan kehancuran suatu daerah itu sifatnya NYATA. Politik biadab berkiblat pada suatu kebijakan yang arogan dari seorang pemimpinnya. Tentu saja dampak dari semua kebijakan ini akan beribas nyata pada masyarakat yang sangat-sangat tidak berdosa. Sedikit banyak dampak-dampak negatif ini akan di rasa oleh masyarakat secapt atau lambat, langsung maupun tidak langsung.
Padahal jika dilihat dari teori klasik yang diberikan oleh Aristoteles yang menyatakan “Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama”, maka secara garis besar “kebaikan bersama dapat kita artikan sebagai kebaikan seluruh komponen masyarakat yang ada di dalamnya tanpa terkecuali. Masyarakat merupakan tujuan akhir dari segala kegiatan-kegiatan yang bersifat kebijakan publik. Dari beberapa pengertian dan ulasan yang saya berikan diatas, tentu para pembaca telah tahu bagaimana politik yang ada di negara kita, khusus nya di daerah tempat kita mencari sesuap nasi.

Kali ini saya tidak akan membahas terlalu jauh bagaimana kebobrokan politik yang ada di negara tercinta kita Indonesia, karena otak saya pun belum sampai untuk menjangkau sistem politik nasional. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengulas bagaimana kebobrokan sistem dan pelaku politik biadab yang ada di daerah tempat saya mencari sesuap nasi. Saya tidak bermaksud untuk membongkar atau mengorek-ngorek sesuatu yang bukan kapasitas saya untuk melakukannya, namun disini saya dan teman-teman sebagai pekerja sosial yang merasa masyarakat kami di rugikan atas keputusan satu pihak tanpa pemikiran logis dari seorang kepala daerah yang arogansi nya sangat tinggi. Yap, sebuah keputusan yang sebenarnya merugikan daerahnya sendiri, namun hanya karena dendam politik seorang kepala daerah terpilih meng-cut kecamatan yang sangat membutuhkan pendampingan dalam pembangunan. Sekali lagi saya tegaskan, bahwa posisi saya disini sebagai seorang yang mencari sesuap nasi dengan cara mendampingi masyarakat untuk melakukan pembangunan di kecamatan.

PERMASALAHAN UTAMA
Secara singkat, permasalah utama mengapa beberapa kecamatan statusnya dihapuskan dari salah satu program nasional yang selama ini menjadi program andalan pemerintah pusat dalam memberantas kemiskinan adalah karena beberapa kecamatan tersebut statusnya “mengalahkan” calon terpilih di Pemilukada. Yap, secara logika calon terpilih yang memang pada saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah menjadi gerah karena hal tersebut, sehingga saat kemenangan telak yang ia peroleh saat ini, ia pun naik pitam dan kecawa atas “kelakuan demokrasi” masyarakat/kecamatan yang “mengalahkan” nya.

DAMPAK LANGSUNG
Sudah dapat kita tebak dan kita baca secara kualitatif bahwa masyarakat lah yang mendapatkan kerugian atas keputusan yang menurut saya tidak memikirkan segi moral dan tidak memakai hati nurani ini. Masyarakat desa masih butuh dampingan dari tenaga-tenaga profesional dalam hal pembangunan desa, karena masyarakat desa yang tingkat SDM nya masih rendah belum bisa berjalan sendiri tanpa bimbingan, sehingga jika ini terjadi maka perkembangan serta kemandirian desa akan terhambat atau bahkan stagnan pada titik keburukan.
Berkurangnya kecamatan dampingan, otomatis tenaga pendamping pun akan menjadi pengangguran. Tapi bukan pangangguran yang menjadi penting saat ini, namun pengkhianatan terhadap hati nurani lah yang terpenting.

Hati Nurani yang Ternoda…
Maka pertanyaan tak terkonsep yang dengan sendirinya akan muncul adalah “Dimana hati nurani beliau?”. Tentu pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan klasik dari masyarakat yang jawaban nya hanya ada sebuah kertas putih yang berisikan beberapa kebijakan dengan di bubuhi tanda tangan dan cap stempel yang menguatkan jawaban nya. Hati nurani merupakan pondasi awal dalam setiap tindakan, namun datangnya tidak dapat kita prediksi, kadang datang di awal dan kadang pula datang di akhir tindakan. Saya berharap semoga hati nurani beliau dapat terketuk dan merubah apapun keputusan yang telah beliau ambil dengan mempertimbangkan kemajuan masyarakat serta pembangunan daerah.

Terlalu Banyak Bisikan Maut…
Kepala daerah tentu saja tidak bekerja sendirian, banyak kaki tangannya yang sedik banyak dapat mempengaruhi semua keputusan. Apakah kaki tangan nya ini juga tidak berhati nurani sehingga memberikan “bisikan-bisikan maut” yang sebenarnya dapat merugikan dirinya dan keluarganya? Mungkin mereka sudah memprediksi hal-hal ini, namun apa daya tangan tak sampai, mereka pun seperti hidung yang telah dirantai dan selalu tunduk pada tuannya.

Harapan Masyarakat….
Selama ini program nasional dalam pendampingan masyarakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat desa yang harus mandiri. Tentu, masyarakat mengharapkan kecamatan nya tidak ingin dihapuskan dari program. Dari dalam lubuk hati, saya sangat mengharap ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non-instruksional yang dapat membantu masyarakat untuk hidup lebih sejahtera.

Akhirnya….
Tulisan ini hanya sebagai cermin untuk diri saya dan teman-teman untuk bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan publik. Inti dari tulisan ini hanyalah sebagai sebuah harapan kami. Kami ingin sejahtera, kami pun ingin menjadi masyarakat pembelajar.

2 Komentar

Komentar RSS Lacak Balik URI Pengenal